Ketika beberapa waktu lalu, Kota Bekasi dan Lampung dinobatkan sebagai kota terkotor di Indonesia, kini negera Indonesialah yang dinobatkan sebagai negara terkotor ketiga di dunia setelah India dan China, masing-masing di urutan pertama dan kedua. Predikat yang disematkan oleh badan kesehatan dunia ini melihat dari segi kualitas kebersihan sanitasi nya, dimana di Indonesia, baru sekitar 36% masyarakat, atau kurang lebih 80 juta warga yang memiliki sanitasi sangat bagus dari total penduduk sekitar 230 juta jiwa saat ini.

PenilaianWHO dilihat dari bagaimana masyarakat di suatu negara menjunjung tinggi kebersihan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu kota yang dilihat dan dinilai tentu saja Jakart sebagai ibukota negara.

Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa Jakarta telah menjadi magnet bagi masyarakat Indonesia sehingga banyak sekali pendatang yang mencoba mengadu nasib di Jakarta. Dengan berbagai fasilitas yang ada dan perputaran uang yang sangat cepat, banyak yang bermimpi untuk menaklukkan kota yang menjanjikan beribu mimpi bagi para pemimpi. Bagi pendatang dan pengadu nasib dengan pengetahuan dan keterampilan tinggi serta keahlian yang bisa dibilang di atas rata-rata, menaklukkan kota Jakarta mungkin hal yang sangat mudah. Namun, bagi mereka yang hanya bermodalkan dengkul dan tekad, tak ayal banyak yang terpuruk dan terjerumus di lembah kemiskinan.

Potret Jakarta saat ini bagaikan pinang dua sisi mata uang. Tampak semakin banyak gedung-gedung bertingkat dan berbagai fasilitas tersedia di sana. Namun, di sisi lain, semakin banyak pula warga yang hidup terpinggirkan, di wilayah yang bisa disebut sebagai daerah kumuh, walaupun mungkin letaknya bisa bersebelahan dengan wilayah elit.

Sebut saja, penghuni bantaran sungai ciliwung. Sungai terbesar yang melintasi kota Jakarta ini menjadi pilihan tempat hidup bagi warga miskin Jakarta. Sungai itu menjadi jantung kehidupan mereka. Berbagai aktivitas keseharian dilakukan menggantungkan pada sungai yang tidak bisa dibilang bersih dan sehat itu. Mulai dari mandi, mencuci, dan buang air dilakukan di satu aliran sungai itu. Tak terbayangkan bukan bagaimana kotor dan tidak sehatnya perilaku hidup mereka? Tak hanya itu, buang sampah pun mereka lakukan di sungai ciliwung. Bagaimana bisa kita mengotori air sungai sementara kita pula yang memanfaatkan air tersebut? Diman rasa kebersihan dan kesehatan mereka? Sudah tidak pentingkah bagi mereka? Atau saking miskinnya, mereka sudah tidak lagi berpikir tentang bersih dan sehat?

Sebenarnya, pemerintah sudah menyediakan toilet atau sarana MCK bagi warga bantaran sungai ciliwung. Namun, menurut salah seorang warga, MCK itu ditinggalkan dan dibiarkan tidak terurus sehingga kondisinya sudah rusak dan tidak layak pakai. Alasan ditinggalkan bukan karena sudah rusak sebelumnya, namun lebih kepada kenyamanan mereka melakukan MCK di sungai ciliwiung ketimbang di toilet umum. Aneh memang. Diberikan sarana dan prasarana, malah tidak dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya perilaku hidup tanpa sanitasi yang bagus itupun terus berlanjut tanpa memikirkan bagaimana kehidupan mereka ke depannya.

Minimnya sarana sanitasi inilah yang menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara terkotor dan terjorok di dunia. Mungkin India dan China pun memiliki permasalahan yang sama. Karena saya pernah mendengar dari salah satu murid saya yang pernah berlibur ke China, bahwa ketika berlibur kesana, jangan berharap bisa menemukan toilet yang bersih dan nyaman. Hampir di semua pelosok kota yang ia singgahi di China memiliki MCK yang super buruk!

Bandingkan dengan MCK gedung DPR yang baru saja direnovasi dan menghabiskan dana sekitar 2 milyar rupiah, sementara MCK yang sebelumnya masihlah sangat representatif. Kenapa pula pemerintah cenderung membaguskan hal-hal yang sudah bagus, di lain pihak, membiarkan hal yang jelek tetap tak tersentuh. Sebaiknya pemerintah sudah mulai melirik wilayah-wilayah kumuh dan menjadikannya lebih baik. Tidak perlu lah mengeluarkan uang terlalu banyak untuk memfasilitasi para wakil rakyat itu untuk semua hal yang berbau kemewahan. Lebih baik anggaran dananya dialokasikan untuk perbaikan dan kesejahteraan warga miskin yang masih jauh dari berkurang jumlahnya.

Pemberian predikat terkotor ini tentunya harus menjadi tolak ukur bagi perbaikan sarana kebersiah dan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan calon-calon pemimpin wilayah, khususnya pimpinan kota Jakarta, yang sebentar lagi akan terpilih. Semoga di masa mendatang, tidak lagi ada predikat negatif yang disematkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.