Beberapa hari yang lalu, saya diminta rekan kerja untuk segera membuka rekening tabungan baru di Bank Jawa Barat (BJB). Karena untuk saat ini dan seterusnya, pencairan dana sertifikasi semuanya melalui satu jalur, yaitu BJB. Ia pun meminta saya untuk mengabarkan ke unit induk saya. Awalnya, saya tidak mau karena khawatir kabar ini akan membuat saya tidak nyaman atau bahkan bersitegang dengan mereka. Namun,rekan saya ini, yang juga menjabat sebagai wakil kepala bidang kurikulum memaksa saya untuk menyampaikannya. Akhirnya, saya pun terpaksa memberikan kabar ini.

Benar saja, sesampainya disana saya langsung mengabarkan, dan mereka menyikapi dengan tidak antusias. Mereka berpedoman pada pihak petugas diknas bahwa tidak ada kewajiban bagu penerima dana sertifikasi untuk mengganti rekening mereka. Yang di BJB itu adalah pembukaan rekening bagi penerima sertifikasi yang baru. Akhirnya saya pun menyampaikan kembali ke rekan saya di unit sebelumnya. Sempat kecewa ketika terlontar dari mulut salah seorang rekan yang menyatakan bahwa kalau saya mau buat, silahkan saja, tapi mereka tetap tidak akan membuatnya.

Kontan saya pun sedih dan marah. Beginilah nasib guru yang berdiri di dua unit, serba salah, harus ikut manajeman yang mana. Akhirnya saya memutuskan ikut manajemen saya yang sebelumnya, karena memang sertifikasi saya atas nama SMA.

Keesokan harinya, giliran kepala sekolah SMK yang meminta saya segera mengurus ke BJB karena nama sudah tercantum disana. Saya cukup membawa persyaratan foto kopi KTP, NUPTK, NPWP, SK Tetap dan SK Mengajar dan menunjukkannya dibagian kepengurusan sertifikasi guru. Berhubung hujan deras, saya pun mengurungkannya dan berniat berangkat hari senin.

Yang saya bingung adalah adanya kesimpangsiuran dari perintah pembukaan rekening baru ini. Artinya dari pihak diknas dan pihak bank tidak satu suara. Menurut diknas, mereka tidak pernah menerima surat untuk mengalihkan nomor rekening para penerima dana sertifikasi. Mereka tetap berpegang teguh bahwa mereka yang akan mentransfer langsung dana tersebut ke nomor lama yang sudah ada di tangan mereka. Tetapi dari pihak BJB mengakui bahwa nama-nama penerima dana sertifikasi itu sudah tersedia di rekening mereka, sehingga guru cukup mendaftar dan mengambil buku tabungannya saja.

Jika sudah begini, gilliran guru yang bingung. Bagi yang bertugas di satu tempat, dan pihak manajeman mengikuti aturan yang lebih banyak, tentu tidak terlalu pusing. Tapi, bagi yang bertugas di dua tempat berbeda dengan pimpinan dan manajemen yang berbeda pula, akan sulit mengikuti perintah yang mana yang harus dilaksanakan.

Untuk itu, ada baiknya pihak bank dan diknas bermusyawarah dan menyamakan persepsi mereka terhadap penggunaan rekening bank bagi pencairan dana sertifikasi. Tentunya guru tidak ingin merasa dirugikan dengan informasi yang salah atau berbeda-beda. Menurut A, wajib menggunakan BJB, sementara menurut B, tetap menggunakan rekening yang sebelumnya.

Jadi, yang benar yang mana nih? Janganlah pihak diknas membuat guru galau. Semoga pencairan dana bisa keluar dengan lancar dan tidak terjadi kekurangan suatu apapun. Amin.